Kementrian ESDM Tegaskan BBM Stabil, Swasta Bisa Impor Mulai 2026
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa arah kebijakan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak mengalami perubahan mendasar.
Justru, pemerintah tengah berfokus pada peningkatan efisiensi dan mendorong keterlibatan badan usaha swasta dalam menjaga ketersediaan energi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 1 Oktober 2025. Ia menekankan, isu mengenai adanya pergeseran kebijakan pemerintah yang beredar di publik tidaklah benar.
Baca JugaPresiden Prabowo Pimpin Perdana Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
“Kalau kita mendengarkan di berbagai media, ada yang menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan kebijakan, sesungguhnya tidak ada perubahan kebijakan mendasar dalam hal ini,” kata Laode.
Aturan Tetap Mengacu pada UU dan Perpres
Laode menjelaskan, kebijakan BBM masih mengacu pada Undang-Undang No.22 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, pemerintah juga mengacu pada Peraturan Presiden No.61 Tahun 2024, yang mengamanatkan penetapan neraca komoditas setiap tahun untuk menghitung kebutuhan dan pasokan BBM, baik produksi domestik maupun impor oleh BUMN dan swasta.
Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani, sekaligus memberi ruang bagi badan usaha non-Pertamina untuk ikut berpartisipasi.
Pergeseran Konsumsi dan Efisiensi Anggaran
Laode mengungkapkan, dalam periode Juli–Agustus 2025, terjadi pergeseran pola konsumsi BBM. Pertalite (RON 90) yang sebelumnya menjadi pilihan utama masyarakat, mengalami penurunan permintaan. Sementara itu, konsumsi bensin non-subsidi justru mengalami kenaikan cukup signifikan.
Pada 2024, rata-rata penjualan harian Pertalite mencapai 81.106 kiloliter (KL). Namun, di 2025 turun menjadi 76.970 KL atau menyusut 5,1%. Sebaliknya, bensin non-subsidi meningkat dari 19.061 KL pada 2024 menjadi 22.723 KL pada 2025 atau naik 19,2%.
Kondisi ini berdampak langsung pada besaran kompensasi Pertalite yang harus dikeluarkan pemerintah. Dari Rp48,9 triliun pada 2024, turun menjadi Rp36,3 triliun pada 2025.
“Artinya ada efisiensi sebesar Rp12,6 triliun dengan adanya perubahan pola konsumsi,” jelas Laode.
Swasta Dapat Kuota Impor, Tapi Cepat Menipis
Laode menambahkan, market share bensin non-subsidi meningkat dari 11% pada 2024 menjadi 15% per Juli 2025. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah memberikan tambahan kuota impor BBM kepada badan usaha swasta sebesar 10% dari penjualan tahun sebelumnya.
Namun, realisasinya tidak berjalan mulus. Stok impor swasta lebih cepat menipis pada Agustus–September 2025, berbeda dengan Pertamina yang masih memiliki cadangan cukup besar.
“Sehingga kita mengambil langkah-langkah untuk dapat dikolaborasikan dengan SPBU swasta yang stoknya hampir habis,” ujar Laode.
Tahun Depan Swasta Bisa Impor Mandiri
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, turut menegaskan bahwa mulai 2026, badan usaha swasta akan diberikan kewenangan lebih luas untuk melakukan impor BBM secara mandiri.
Skema ini akan disesuaikan dengan alokasi yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga masing-masing badan usaha bisa memenuhi pasokan sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu fasilitasi melalui Pertamina.
"Jadi, untuk tahun depan, ini sesuai dengan beberapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan itu alokasi yang diberikan kepada mereka. Jadi, tidak seterusnya," kata Yuliot.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kekosongan stok BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU non-Pertamina, seperti VIVO dan Shell.
Menurut Yuliot, pemerintah tidak bertindak sebagai pihak yang memaksa, melainkan hanya sebagai fasilitator. Dengan mekanisme impor mandiri, diharapkan ketahanan energi semakin kuat dan ketergantungan pada Pertamina berkurang.
Evaluasi Kekosongan Pasokan
Kasus kekosongan stok BBM di beberapa SPBU non-Pertamina menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas distribusi dan ketersediaan energi.
Yuliot menegaskan, fasilitasi melalui Pertamina yang berjalan saat ini hanya bersifat sementara. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan agar kondisi serupa tidak terulang.
"Ini kan dalam kondisi karena ada kekosongan, ya kan kita juga sedang lakukan fasilitasi. Kemudian yang terkait dengan fasilitasi ini, ya kita akan evaluasi kembali," ucapnya.
Menjaga Stabilitas Energi Nasional
Melalui langkah-langkah yang ditempuh, baik dengan efisiensi subsidi, pemberian kuota impor kepada swasta, hingga rencana impor mandiri, pemerintah ingin memastikan distribusi BBM lebih merata dan berkelanjutan.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional, memperbaiki iklim persaingan usaha, serta mengurangi beban fiskal dari subsidi BBM.
Dengan tetap berpegang pada landasan hukum yang ada, Kementerian ESDM menekankan bahwa yang berubah bukanlah kebijakannya, melainkan pola konsumsi masyarakat serta mekanisme distribusi yang terus disesuaikan dengan kondisi terkini.
Rekomendasi
